1. Pengantar Geografi Pembangunan

Pembangunan berarti usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memperluas pilihan hidup manusia.

Geografi pembangunan menganalisis proses dan hasil pembangunan berdasarkan 3 pendekatan geografi, yaitu pendekatan spasial, lingkungan, dan kompleks kewilayahan. Analisis geografi pembangunan berkaitan dengan perbedaan tingkat pembangunan di lokasi-lokasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dianalisis berdasarkan perbedaan karakteristik ruang (spasial), karakteristik komponen lingkungan abiotik, biotik, dan budaya, serta karakteristik hubungan lokasi tersebut dengan wilayah lain di Dunia (kompleks kewilayahan).

2. Indikator Pembangunan

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

  • Produk Domestik Bruto: Nilai ekonomi yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada waktu tertentu
  • Produk Nasional Bruto: Nilai ekonomi yang dihasilkan warga dari suatu wilayah di dalam maupun di luar wilayah tersebut pada waktu tertentu
  • Pendapatan Nasional Bruto: Pendapatan yang diperoleh warga dari suatu wilayah di dalam maupun di luar wilayah tersebut pada jangka waktu tertentu

    2.2. Indeks Komposit

    Menilai peningkatan kualitas hidup yang lebih holistik, di luar aspek ekonomi.

  • Indeks Pembangunan Manusia
  • Indeks Kebahagiaan
  • Indeks Kemiskinan Multidimensi
  • Indeks Kesetaraan Gender
  • Happy Planet Index
  • dll.

3. Teori Geografi Pembangunan

3.1. Teori Pusat-Pinggiran Friedman

  • Setiap kumpulan wilayah akan membentuk struktur wilayah pusat yang menarik sumberdaya dari wilayah pinggiran.
  • Wilayah pusat dapat terbentuk karena:
    a. Wilayah tertentu memiliki keunggulan alami untuk membentuk pusat kegiatan ekonomi: akses terhadap laut, akses terhadap sungai, akses terhadap penyeberangan sungai, topografi datar.
    b. Wilayah tertentu memiliki jumlah industri, kualitas pekerja, dan teknologi lebih tinggi dari wilayah lain.
    c. Terdapatnya infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.
    d. Terdapatnya institusi finansial, pendidikan, dan riset.
  • Backwash effect: efek negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan yang terkonsentrasi di wilayah pusat. Dikenal juga sebagai cumulative causation (Myrdal). Contoh:
    a. Hilangnya sumber daya manusia dari wilayah pinggiran (brain drain).
    b. Wilayah pinggiran membeli barang jadi dengan harga lebih tinggi daripada barang mentah yang dihasilkannya (akumulasi kekayaan ke wilayah pusat).
    c. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan pinggiran.
  • Spread effect: efek positif yang menyebar dari wilayah pusat ke wilayah pinggiran. Contoh:
    a. Investasi dari hasil kekayaan yang secara optimal diciptakan wilayah pusat. Dikenal juga dengan istilah trickle-down (Hirschman).
    b. Peningkatan efisiensi ekstraksi sumber daya alam mewajibkan adanya pembangunan infrastruktur di negara pinggiran.

    3.2. Teori Sistem Dunia Wallerstein

  • Dunia terbagi menjadi negara pusat, negara semi-pinggiran, dan negara pinggiran.
  • Pembagian didasarkan pada kegiatan ekonominya, negara pusat didominasi industri padat modal, sedangkan negara pinggiran didominasi kegiatan ekonomi padat karya dan eksploitasi bahan baku.
  • Pembagian ini disebabkan karena sistem ekonomi dunia merupakan sebuah sistem kapitalisme yang tidak mengenal batas negara, sehingga modal mengalami akumulasi di negara dengan keberadaan modal terbanyak.
  • Seringkali terdapat negara yang sangat mendominasi ekonomi sehingga memiliki sifat hegemoni.

    3.3. Tipologi Dunia

    3.3.1. Barat – Timur

  • Tipologi yang ada sejak Zaman Yunani kuno.
  • Berkembang dengan pesat pada Zaman Pelayaran (1500s – 1800s) dan Kolonialisme (1800s – 1900s)
  • Berdasar pada supremasi peradaban Eropa terhadap peradaban lain.

    3.3.2. Dunia Pertama – Kedua – Ketiga

  • Berkembang pada masa perang dingin.
  • Negara sekutu Amerika Serikat mewakili Blok Barat (Dunia Pertama), negara sahabat Uni Soviet mewakili Blok Timur (Dunia Kedua).
  • Negara non-blok anti neokolonialisme membentuk Dunia Ketiga.

    3.3.3. Utara (Global North) – Selatan (Global South)

  • Berkembang dari klasifikasi perang dingin.
  • Negara-negara Dunia Pertama dan Kedua yang mayoritas maju secara ekonomi dikelompokkan menjadi Negara Utara, Negara Dunia Ketiga yang berkembang dikelompokkan menjadi Negara Selatan.
  • Divisualisasikan dengan Garis Brandt.

    3.4. Kutukan Sumberdaya (Resource Curse)

  • Menyatakan bahwa negara dengan kekayaan sumberdaya alam memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah daripada negara miskin sumberdaya alam.
  • Mekanisme yang diajukan:
    a. Tingginya permintaan ekspor satu komoditas menyebabkan menguatnya kurs, sehingga komoditas lain berkurang daya saingnya dengan negara lain (Dutch Disease).
    b.Ekstraksi sumberdaya membutuhkan sedikit sumberdaya manusia professional, sehingga mengurangi investasi pada bidang pendidikan.
    c. Harga komoditas di pasar global berfluktuasi dengan cepat, sehingga menyulitkan perencanaan jangka panjang.
    d. Sektor ekstraksi sumberdaya alam umumnya bersifat enklaf dengan forward/backward linkages yang minim. Sehingga, selain mendatangkan keuntungan, sektor ini tidak berkontribusi banyak pada sektor ekonomi lain maupun penyerapan tenaga kerja.
    e. Sektor ekstraksi sumberdaya alam dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena menyediakan keuntungan besar sehingga mengurangi kebutuhan untuk pengembangan sektor ekonomi lain.
  • Sanggahan:
    a. fluktuasi harga pasar komoditas lebih berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.
    b. kekayaan sumberdaya alam berpengaruh positif pada pembangunan ekonomi (AS, Tiongkok, Kanada, Australia).
    c. konflik dan kebijakan yang buruk yang menyebabkan dominasi ekspor sumberdaya alam dan bukan sebaliknya (Kongo, Sudan).
    d. keuntungan yang diperoleh dari ekspor komoditas SDA dapat meningkatkan stabilitas dan demokratisasi, karena kekayaan yang didistribusikan pada masyarakat tidak diambil dari elit (Contoh: Venezuela).

    3.5. Institusi Demokratis (Acemoglu & Robinson)

  • Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh institusi inklusif dan ekstraktif di suatu negara.
    a. Institusi inklusif: struktur yang menyebabkan mayoritas masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan politik dan ekonomi negara. b. Institusi ekstraktif: struktur yang menyebabkan pemilik modal dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dari status kepemilikannya.
  • Perkembangan ekonomi jangka panjang akan terjadi apabila terjadi proses creative destruction, yaitu proses warga negara dapat menghasilkan keuntungan dari inovasinya (ekstraktif) namun tidak dapat mencegah orang lain untuk melakukan inovasi yang menghilangkan keuntungannya (inklusif).

4. Permasalahan Pembangunan

4.1. Kemiskinan

  • Jebakan Kemiskinan: penyebab kemiskinan adalah kemiskinan itu sendiri.
  • Intervensi paling optimal yaitu pendidikan, karena menyebabkan dampak ikutan terbesar.

    4.2. Ketimpangan

  • Ketidakadilan akses, baik akses modal, sumberdaya, infrastruktur, dsb.
  • Indeks ketimpangan ekonomi:
    a. Gini: perbandingan luas kurva Lorenz aktual terhadap kurva equality.
    b. Palma: perbandingan kekayaan 10% terkaya terhadap 40% termiskin.
    c. Hoover/Schultz: Jarak terpanjang antara garis kurva equality terhadap kurva Lorenz aktual.
    d. Galt: perbandingan gaji CEO dengan pekerja median.
    e. Atkinson: pendapatan rata-rata * (1-Atkinson index) = equality.
    f. Kuznets: perbandingan pendapatan 20% rumah tangga teratas dan terbawah.

5. Model Pembangunan

Pembangunan dapat dilakukan dengan melakukan intervensi tertentu pada aspek-aspek kehidupan. Tiap model pembangunan menggarisbawahi aspek kehidupan tertentu dan juga memiliki preferensi tertentu mengenai proses pembangunan yang didasarkan pada asumsi tiap model.

5.1. Model Modernisasi

Model pembangunan ini berasumsi bahwa kemajuan pembangunan ditandai dengan pembentukan institusi demokratik dan pasar bebas. Suatu negara yang mengalami pembangunan akan melalui tahap-tahap linear dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Salah satu model utama dalam klasifikasi ini adalah model pembangunan Rostow.

  • Model Pembangunan Rostow
    Model pembangunan Rostow didasarkan pada sistem ekonomi kapitalis, dimana konsumen dapat menabung dan menginvestasikan kekayaannya. Pembangunan terjadi ketika investasi menghasilkan keuntungan dan sebagiannya diinvestasikan kembali ke ekonomi. Tahap pembangunan negara menurut model Rostow yaitu:
    1. Masyarakat Tradisional
    2. Prekondisi Lepas Landas
    3. Lepas Landas
    4. Gerak Menuju Kedewasaan
    5. Konsumsi Massa Tinggi

5.2. Model Strukturalis

Model pembangunan ini berasumsi bahwa kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh struktur ekonomi suatu negara. Polarisasi wilayah-wilayah di Dunia menjadi pusat-pinggiran disebabkan karena terdapat proses polarisasi dalam sistem perekonomian. Suatu industri induk yang memmiliki pengaruh besar pada sektor perekonomian secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mengerahkan gaya sentripetal sehingga menarik modal dan tenaga kerja kepadanya. Oleh karena itu, negara inilah yang menjadi Kutub Pertumbuhan menurut Perroux.

Negara miskin yang bukan merupakan kutub pertumbuhan memiliki ketergantungan pada ekspor, sehingga menempati status negara pinggiran dalam hubungan pusat-pinggiran. Pembangunan ekonomi dapat dicapai jika pemerintah melakukan intervensi pada ekonomi, sehingga mengubah struktur ekonomi dari ketergantungan pada ekspor menjadi industrialisasi. Proses ini disebut industrialisasi substitusi impor (Import Substitution Industrialization/ISI).

Kebijakan ini umumnya diikuti kebijakan proteksionis, yaitu kebijakan yang menguntungkan produk lokal dan mengurangi kompetisi dari pasar global dalam pasar nasional suatu negara. Kebijakan proteksionis ditujukan untuk memastikan industri nasional baru yang masih berukuran kecil dapat terlindung dari kompetisi dengan industri besar lain yang lebih produktif akibat keekonomian skala. Dalam proses pertumbuhannya, ISI diharapkan menghasilkan sebuah industri propulsif, yang pada saat perkembangannya memang mengakibatkan backwash effect, namun pada perkembangannya diharapkan dapat menghasilkan backwash effect yang semakin terasa di ekonomi negara tersebut. Mekanisme pembangunan ekonomi ini dideskripsikan oleh Boudeville dan dinamakan Pusat Pertumbuhan.

Contoh penerapan model pembangunan ini adalah usaha hilirisasi nikel Indonesia.

5.2.a. Model Ketergantungan

Model pembangunan ini memiliki asumsi yang sama dengan model strukturalis, yaitu struktur perekonomian negara miskin menyebabkan statusnya menjadi negara pinggiran. Namun, model ini menyatakan bahwa negara miskin tidak dapat serta merta melakukan perubahan pada struktur ekonomi negaranya untuk keluar dari status pinggiran. Hal ini disebabkan karena perekonomian negara pusat atau negara kaya bergantung pada keberadaan negara miskin atau negara pinggiran untuk tetap menghasilkan pertumbuhan keuntungan, sehingga negara maju menggunakan pengaruhnya untuk mencegah pembangunan negara pinggiran.

Oleh karena itu, agar negara miskin dapat melakukan pembangunan, maka ia harus mengurangi hubungan dari sistem perekonomian kapitalis global terlebih dahulu. Model ketergantungan adalah model ekonomi yang menjelaskan hubungan yang terdapat pada Teori Sistem Dunia Wallerstein. Pembangunan masih dapat terjadi di negara pinggiran, namun karakteristiknya bergantung pada kondisi pasar global dan berorientasi pada peningkatan efisiensi eksploitasi sumberdaya.

Contoh keberadaan pengaruh hubungan ketergantungan pada usaha pembangunan model strukturalis adalah rendahnya royalti yang harus dibayarkan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Iuran tetap memiliki nilai Rp. 30.000 - 60.000 per Ha dan iuran produksi mulai dari 1,5% untuk logam hingga 10% untuk bijih dengan kadar tinggi. Rendahnya royalti tersebut disebabkan karena pertimbangan kompetisi di pasar global. Besarnya kekuatan negosiasi negara pusat dan semi-pinggiran seperti Perancis dan Tiongkok, yang diperoleh dari keberadaan kompetisi ini, menekan potensi pembangunan dan keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari eksploitasi dan pengolahan nikel.

5.3. Model Pembangunan Endogen

Keunikan budaya, institusi, dan sumberdaya menyababkan tahapan dan proses pembangunan yang terjadi di tiap wilayah berbeda pula. Pertumbuhan perekonomian nasional didasarkan pada perkembangan kegiatan ekonomi yang menjadi karakteristik masing-masing wilayah subnasional. Pengambilan kebijakan pembangunan dilakukan dari tingkat terendah, atau disebut juga bottom-up, dan bukan dari tingkat nasional (top-down) atau dari investasi asing.

Terdapat pula variasi model pembangunan endogen dimana kegiatan produksi dalam ekonomi bersifat sosial. Usaha produksi tidak semata-mata berorientasi keuntungan, melainkan menjadi instrumen dengan tujuan-tujuan sosial. Kegiatan ekonomi di sini tidak memaksimalkan efisiensi produksi, sehingga, sebagai contoh, dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

5.3.a. Model Pasca-Pembangunan

Berbeda dengan model pembangunan endogen, model pasca-pembangunan tidak menekankan pembangunan pada perekonomian. Alih-alih mempunyai satu fokus, model pasca-pembangunan menyatakan bahwa tujuan pembangunan merupakan sesuatu yang spesifik pada wilayah dan budaya tertentu. Sehingga, tujuan-tujuan pembangunan suatu wilayah seharusnya ditentukan sendiri oleh wilayah tersebut. Salah satu bentuk penerapan kerangka pasca-pembangunan adalah indeks kebahagiaan Gross National Happiness (GNH) yang disusun oleh negara Bhutan.

5.4. Model Pembangunan Neoklasik

Asumsi utama yang digunakan oleh model pembangunan neoklasik adalah pertumbuhan ekonomi didasarkan pada inovasi yang didorong oleh lingkungan pasar bebas. Perkembangan suatu kegiatan ekonomi ditentukan oleh keberhasilan inovasi sehingga ia berhasil mengungguli kompetisinya dalam suatu lingkungan yang menilai suatu produk hanya berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, usaha mewujudkan suatu ekonomi pasar bebas menjadi fokus utama model pembangunan ini. Usaha inilah yang diperkenalkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) sebagai program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programmes), yang mencakup:

  1. Pengetatan anggaran pemerintah: pengurangan pengeluaran untuk program-program sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, subsidi pendidikan, subsidi kebutuhan dasar.
  2. Privatisasi: penyerahan kontrol seluruh kegiatan ekonomi ke pihak swasta.
  3. Liberalisasi ekonomi: penghilangan hambatan pada perdagangan, seperti tarif dan kuota atau larangan impor/ekspor. Devaluasi mata uang untuk menjaga daya saing produk ekspor. Penghapusan badan pemasaran yang mengontrol penjualan komoditas tertentu.
  4. Deregulasi dan efisiensi anggaran: penghapusan peraturan dan pengurangan pengeluaran negara secara keseluruhan.

5.5. Model Pembangunan Kebutuhan Dasar

Model pembangunan kebutuhan dasar merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan akses pada konsumsi kebutuhan dasar. Pendekatan ini bertujuan untuk membebaskan seluruh penduduk dari kondisi kemiskinan absolut dengan memastikan akses terhadap sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Variasi terbaru juga seringkali mencakup kebutuhan akan transportasi, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai konsekuensi alami dari masyarakat yang dapat menabung, melakukan konsumsi, berinvestasi, dan bekerja dengan maksimal karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi.

5.5.a. Model Pembangunan Manusia

Menurut model pembangunan manusia, pembangunan tidak dapat diwujudkan dengan intervensi pada konsumsi kebutuhan dasar, melainkan juga dalam peningkatan kapabilitas manusia. Pertumbuhan ekonomi muncul dari pemenuhan kapabilitas manusia. Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk hidup dan melakukan hal-hal yang diinginkan dalam hidup. Kemampuan untuk hidup meliputi kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan. Sementara itu, kemampuan melakukan hal-hal yang diinginkan dalam hidup meliputi pekerjaan, pendidikan, menyuarakan pendapat, dan berpartisipadi dalam masyarakat. Menurut UNDP, 6 pilar dasar pembangunan manusia meliputi:

  1. Keadilan: kesempatan dan akses pada pendidikan dan layanan kesehatan untuk semua
  2. Keberlanjutan: hak memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang dan dengan merata
  3. Produktivitas: partisipasi penuh dari setiap orang untuk memperoleh pendapatan
  4. Pemberdayaan: kebebasan tiap orang untuk mempengaruhi pembangunan dan kebijakan yang mempengaruhi hidupnya
  5. Gotong-royong: partisipasi dan rasa kepemilikan dalam masyarakat untuk membentuk dan mengayakan makna sosial
  6. Keamanan: kebebasan dan kesempatan pembangunan tanpa ancaman penghilangan

Bentuk penerapan model pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Human Development Index / HDI). IPM merupakan indeks yang mengkuantifikasi dimensi kemampuan untuk hidup dalam kerangka pembangunan manusia. IPM mencakup dimensi hidup panjang dan sehat, pendidikan, dan kualitas hidup baik.

5.6. Model Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan dalam Brundtland report sebagai usaha pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kesempatan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Campbell mengidentifikasi pembangunan berkelanjutan sebagai kesetimbangan aspek keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Hubungan antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan dimediasi oleh konflik antara pemangku kepentingan di dalamnya. Peran pemerintah adalah melakukan mediasi dalam konflik tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai konflik tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Konflik kepemilikan: konflik kepemilikan adalah konflik yang terjadi antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berperan mengurangi dampak kehilangan kepemilikan dengan mengadakan negara kesejahteraan (di antaranya meliputi jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan), sehingga hilangnya kepemilikan oleh masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi (contoh: hilangnya lahan perumahan dan pertanian milik perseorangan untuk keperluan industri) tidak berpengaruh pada kemampuannya untuk hidup.
  2. Konflik sumberdaya: konflik sumberdaya merupakan konflik yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemerintah berperan dengan menetapkan dan menegakkan peraturan lingkungan dan manajemen sumberdaya. Perlindungan lingkungan dilakukan dengan memaksimalkan nilai yang diperoleh dari eksploitasi lingkungan, penghitungan dan penanganan eksternalitas (contoh: kerugian dari pencemaran, hilangnya jasa lingkungan), dan penerapan teknologi baru untuk mengurangi dampak lingkungan.
  3. Konflik pembangunan: konflik pembangunan adalah konflik yang terjadi antara keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Peran pemerintah dalam konflik ini adalah menerapkan keadilan lingkungan. Masyarakat yang menempati suatu ruang dianggap sebagai bagian dari lingkungan di ruang tersebut, sehingga penjagaan kehidupan dan penghidupan merupakan aspek yang tak terpisahkan dari perlindungan lingkungan. Contoh penerapan keadilan lingkungan adalah sistem insentif untuk tidak mengolah ekosistem lahan basah, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi ketika menjaga lingkungan yang bermanfaat dengan memberikan jasa lingkungan pencegahan banjir dan penyerapan karbon.